Studi Kritis terhadap implikasi teori kebenaran filosofis pada validitas hukum Islam adalah esensial. Berbagai teori kebenaran, seperti korespondensi, koherensi, atau pragmatisme, menawarkan lensa berbeda. Namun, hukum Islam mendasarkan validitasnya pada kebenaran yang bersumber dari wahyu ilahi, sebuah paradigma yang unik dan kokoh.
Dalam konteks hukum Islam, teori kebenaran korespondensi dapat dipahami sebagai kesesuaian hukum dengan realitas objektif yang ditetapkan oleh Allah. Ini berarti hukum adalah cerminan dari kehendak Ilahi, bukan sekadar konstruksi sosial atau budaya yang berubah-ubah.
Teori koherensi juga sangat relevan. Validitas suatu hukum sering kali dinilai dari seberapa baik ia selaras dan konsisten dengan keseluruhan sistem syariat, termasuk Al-Qur’an, Sunnah, dan prinsip-prinsip umum (maqasid syariah). Ini menunjukkan kekuatan internal sistem.
Studi Kritis akan menyoroti bahwa pragmatisme, yang mengukur kebenaran dari kebermanfaatannya, meskipun memiliki titik singgung dengan maqasid syariah (tujuan syariat untuk kemaslahatan), tidak dapat menjadi satu-satunya dasar. Kemaslahatan harus selaras dengan kebenaran wahyu, bukan sebaliknya.
Implikasi utama dari teori-teori ini adalah penguatan argumen bahwa validitas hukum Islam bersifat transenden. Hukum Islam bukan produk pemikiran manusia yang rentan kesalahan, melainkan manifestasi dari kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan.
Hal ini memberikan hukum Islam otoritas dan universalitas. Studi Kritis menunjukkan bahwa karena kebenarannya berakar pada wahyu, hukum Islam melampaui batasan geografis dan temporal, relevan untuk setiap era dan masyarakat.
Perdebatan filosofis tentang kebenaran membantu kita memahami mengapa hukum Islam tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar konsensus sosial. Ia memiliki dasar epistemologis yang kuat, berlandaskan pada kebenaran yang diwahyukan dan rasionalitas internal.
Melalui Studi Kritis, terlihat bahwa peran akal dalam hukum Islam bukanlah untuk menentukan kebenaran, melainkan untuk memahami dan menerapkan kebenaran yang sudah ada dalam wahyu. Akal berfungsi sebagai alat interpretasi yang esensial.
Singkatnya, implikasi teori kebenaran filosofis pada validitas hukum Islam memperkuat argumen tentang sifat mutlak dan universal syariat. Ini menekankan bahwa hukum Islam adalah kebenaran ilahi yang tak tergoyahkan, bukan kebenaran relatif.